Ketua, Panitera, dan Hakim Pengadilan Agama Palembang Ikuti Pembinaan Daerah oleh Hakim Agung Secara Daring
Palembang, 12 November 2026 – Dalam rangka memperkuat kualitas penyelenggaraan peradilan serta meningkatkan profesionalisme aparatur, Ketua Pengadilan Agama (PA) Palembang, Mursyid Syah, S.Ag., bersama Panitera Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I., dan seluruh hakim Pengadilan Agama Palembang mengikuti kegiatan Pembinaan Daerah oleh Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diikuti dari Media Center Pengadilan Agama Palembang ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan badan peradilan. Melalui kegiatan tersebut, pimpinan dan aparatur pengadilan memperoleh arahan langsung mengenai perkembangan kebijakan, regulasi, serta berbagai hal strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.
Pembinaan Daerah menjadi salah satu instrumen penting Mahkamah Agung dalam memastikan bahwa seluruh aparatur peradilan memiliki pemahaman yang selaras terhadap kebijakan lembaga, sekaligus mampu mengimplementasikannya secara tepat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi antara Mahkamah Agung dengan jajaran peradilan di daerah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja.
Dalam pembinaan tersebut, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. Yasardin, S.H., M.Hum., menyampaikan materi terkait perkembangan dan rumusan hukum terbaru di lingkungan Peradilan Agama. Materi yang menjadi perhatian antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2025, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2025, serta Buku II berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159 Tahun 2026.
Penyampaian materi tersebut memiliki arti penting bagi aparatur Peradilan Agama, khususnya para hakim, dalam menjalankan tugas yudisial agar senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum dan kebijakan terbaru. Pemahaman yang baik terhadap regulasi dan rumusan hukum diharapkan dapat mendukung keseragaman penerapan hukum, meningkatkan ketepatan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara, serta menjaga kualitas produk pengadilan.
Selain sebagai forum penyampaian kebijakan, Pembinaan Daerah juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antara Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di daerah. Dengan adanya komunikasi dan pembinaan yang berkesinambungan, berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas peradilan diharapkan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Keikutsertaan Ketua, Panitera, dan seluruh hakim Pengadilan Agama Palembang dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat integritas, serta menjaga profesionalisme dalam menjalankan amanah sebagai aparatur peradilan. Bagi para hakim, pembinaan ini menjadi penguatan dalam melaksanakan fungsi mengadili secara cermat, objektif, dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, bagi unsur kepaniteraan, pemahaman terhadap kebijakan dan tata kelola peradilan menjadi bagian penting dalam mendukung administrasi perkara yang tertib, efektif, dan akuntabel.
Pengadilan Agama Palembang senantiasa berupaya menindaklanjuti setiap arahan dan materi pembinaan sebagai bagian dari peningkatan kualitas kinerja organisasi. Hal tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi internal, peningkatan kedisiplinan, optimalisasi pelaksanaan tugas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Melalui kegiatan Pembinaan Daerah ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Palembang semakin memahami arah kebijakan Mahkamah Agung, memiliki kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas, dan terus menjaga integritas dalam memberikan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Pembinaan bukan sekadar penyampaian arahan, melainkan langkah nyata untuk memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme, dan mewujudkan peradilan yang agung serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
