Pedoman Pengelolaan Administrasi
1 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 | Tentang Standar Pelayanan Peradilan |
2 |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 |
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. |
3 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 | Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan <beserta Lampiran>. |
4 | Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 | Tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
5 | Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
6 | Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
7 | Buku II Edisi Revisi 2013 | Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama |
8 | Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 | Tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional |